Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menyoroti peningkatan angka inflasi yang terjadi di sejumlah wilayah, terutama dalam laporan terbaru per September 2025. Data menunjukkan bahwa provinsi di Pulau Sumatera mencatat inflasi yang mengkhawatirkan, hal ini memerlukan perhatian khusus dari para pengambil kebijakan daerah.
Tomsi menyatakan bahwa ada sepuluh provinsi dengan inflasi year on year tertinggi di Indonesia. Provinsi tersebut mencakup Sumatera Utara, Riau, dan Aceh dengan masing-masing persentase yang perlu dicermati oleh pemerintah daerah setempat.
Dengan inflasi yang mencatat angka di atas 5 persen, masyarakat sudah mulai merasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Tomsi mendesak para kepala daerah untuk lebih aktif dalam menangani isu ini.
Data Inflasi Menunjukkan Tantangan Serius bagi Pemerintah Daerah
Tomsi Tohir mengungkapkan bahwa inflasi di Sumatera Utara mencapai 5,32 persen, sedangkan Riau 5,08 persen. Selain itu, provinsi lainnya di berbagai belahan Indonesia juga menunjukkan angka yang signifikan, seperti Aceh yang berada di level 4,45 persen.
Dalam rapat koordinasi yang berlangsung, Tomsi mengingatkan bahwa inflasi akan berpengaruh besar terhadap daya beli masyarakat. “Angka inflasi yang dihasilkan tahun ini harus menjadi fokus utama bagi semua pemangku kepentingan di daerah,” tambahnya.
Pemerintah daerah seharusnya tidak hanya menunggu bantuan dari pusat, melainkan harus aktif merancang program yang dapat meredakan dampak inflasi. Sudah saatnya pendekatan lintas sektor dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini.
Peningkatan Inflasi Bermanifestasi dalam Kehidupan Sehari-hari
Menurut data Badan Pusat Statistik, sejumlah kabupaten mengalami inflasi tinggi, di antaranya Deli Serdang yang mencapai 6,81 persen. Di samping itu, Labuhanbatu dan Pasaman Barat juga memiliki angka yang signifikan, yakni 6,38 persen.
Dari hasil pengamatan, peningkatan harga barang dan jasa dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Tomsi mengingatkan bahwa kepala daerah perlu sering turun ke lapangan untuk memahami situasi yang dihadapi oleh warganya.
“Jika kepala daerah melihat langsung harga barang di pasar, mereka akan lebih peka terhadap masalah yang terjadi,” ungkapnya. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap situasi di lapangan, langkah-langkah strategis untuk menekan inflasi dapat lebih mudah diimplementasikan.
Langkah-langkah Strategis untuk Mengendalikan Inflasi
Tomsi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi. Satu saja provinsi yang mengalami lonjakan harga dapat mempengaruhi perekonomian negara secara keseluruhan.
Strategi yang diusulkan mencakup peningkatan pasokan bahan pokok dan pengendalian distribusi barang. Koordinasi dengan pihak swasta juga sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas harga di pasar.
“Kami memerlukan tindakan cepat dan tepat sehingga inflasi dapat dikendalikan. Upaya ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat,” jelasnya. Partisipasi aktif dari masing-masing daerah akan sangat berpengaruh dalam mencapai tujuan tersebut.
